JogjaUpdate.com (19/04/18), Seperti diketahui, Facebook sedang bermasalah dengan kasus pencurian data penggunanya. Disebutkan ada jutaan data pengguna Facebook telah dicuri, termasuk pengguna data pengguna dari Indonesia.
Baca: Sering Pakai WiFi Gratisan? Waspada 5 Hal Berbahaya Ini
Terkait kasus ini, pemerintah Indonesia tidak ketinggalan meminta pertanggungjawaban Facebook. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberikan empat permintaan yang harus dipenuhi Facebook dalam tujuh hari ke depan (26 April 2018).
“Hari ini Kementerian Kominfo melalui Dirjen Aplikasi Informatika kembali mengirimkan surat kepada Facebook untuk permintaan penjelasan dan dokumen terhadap penyalahgunaan data pengguna Facebook Indonesia,” tulis Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Noor Iza dalam pernyataan resminya.
Baca: Bahaya Angkat Telepon Dari Nomor Tidak Dikenal
Empat permintaan terkait kasus pencurian data ini adalah:
- Pemerintah Indonesia meminta Facebook untuk mengklarifikasi soal adanya informasi penyalahgunaan data pengguna Facebook yang meluas ke firma analisis lain seperti CubeYou dan Aggregate IQ.
- Pemerintah Indonesia meminta penjelasan lebih lanjut mengenai tindakan teknis untuk membatasi akses data di Facebook, seperti yang telah dijelaskan pada 5 April 2018
- Kementerian Kominfo ingin Facebook agar segera memberikan data, jadwal, atau hasil audit dari kasus ini.
- Pemerintah Indonesia melalui Kominfo meminta agar Facebook memberikan data soal pengguna Indonesia yang terkena dampak penyalahgunaan data oleh Cambridge Analytica.
Sebelumnya, Komisi I DPR telah mengundang Facebook untuk meminta penjelasan mengenai kasus ini. Namun disebutkan kalau penjelasan Facebook belum memuaskan dan belum bisa menyerahkan hasil audit beserta nota kesepahaman (MoU) dengan pihak ketiga yang membocorkan data pengguna ke Cambridge Analytica.
Baca: Tips Terbebas Dari Pencurian Data ATM
Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia Ruben Hattari sebelumnya juga telah mengungkapkan kalau audit masih terus berjalan. Namun pihaknya belum bisa memastikan kapan hasil audit tersebut diserahkan kepada Pemerintah Indonesia.
