Rasio Kematian Karena Kecelakaan Lalu lintas di Indonesia Tertinggi di Dunia

JogjaUpdate.com (4/12/17), Indonesia menempati peringkat pertama dalam tingginya rasio kematian karena kecelakaan lalu lintas di dunia. Data dari Data Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap tahun ada 28.000-38.000 orang yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia.

Dari data tersebut, menurut Kompas.com (4/12/17), membuat Indonesia berada di peringkat pertama negara dengan rasio tertinggi kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Walaupun sebenarnya dari jumlah kecelakaan Indonesia bukan yang tertinggi, tapi karena jumlah penduduk tinggi membuat rasionya tinggi.

Menurut Pendiri Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC) Jusri Pulubuhu posisi Indonesia sebagai negara dengan rasio tertinggi kematian akibat kecelakaan lalu lintas sesuai fakta di lapangan. “Kalau dari segi jumlah kita memang nomor tiga. Tapi dari segi populasi penduduk, kita yang pertama,” ungkapnya.

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia ini, menurut Jusri karena banyak pengguna kendaraan di Indonesia tidak mengerti peraturan lalu lintas. Saking banyaknya jumlah pengendara yang tidak tahu aturan ini berimbas pada kacaunya lalu lintas secara keseluruhan.

Memang ada yang mengerti dan ingin mematuhi aturan, namun seringnya terpengaruh dan ikut-ikutan yang tidak aman. “Problemnya ada yang tahu, tapi dominasinya justru yang tidak tahu. Sehingga yang tahu justru terpengaruh untuk ikut berperilaku yang tidak aman,” ucap Jusri.

Menurut Jusri posisi Indonesia sebagai negara dengan rasio tertinggi kematian karena kecelakaan lalu lintas ini sangat mengkhawatirkan. Ia meminta pemerintah untuk tidak sekadar menganggap data ini sebagai angin lalu. Jusri menilai kurangnya edukasi dan lemahnya penegakan hukum. Dalam hal edukasi, Jusri menilai beban terlalu besar dipikul Kepolisian.

Padahal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan, edukasi tertib berlalu lintas menjadi kewenangan seluruh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota, serta 12 kementerian, termasuk di dalamnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Menurut Jusri, Inspres ini belum diimplementasikan dengan baik oleh lembaga-lembaga yang terlibat. “Polri sudah banyak tugasnya, dari mulai nangkap maling sendal sampai urusan yang lebih tinggi. Jadi sudah seharusnya diserahkan ke beberapa departemen. Sehingga ada partisipasi,” ucap Jusri.

Agung Pratnyawan on FlickrAgung Pratnyawan on GoogleAgung Pratnyawan on InstagramAgung Pratnyawan on Twitter
Agung Pratnyawan
Content Writer
Freelance Content Writer and Web Developer

Agung Pratnyawan

Freelance Content Writer and Web Developer

You May Also Like