Benarkah Toleransi di Yogyakarta Semakin Terkikis?

lustrum.farmasi.ugm.ac.id

Jogjaupdate.com (10/08/16), The Wahid Institute (kini Wahid Foundation) menobatkan Yogyakarta sebagai kota paling tak toleran nomor dua di Indonesia pada 2014. Dari total 154 kasus intoleransi serta pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dicatat Wahid Foundation sepanjang tahun itu, 21 peristiwa terjadi di Yogya. Tahun 2015, peringkat Yogya sebagai kota intoleran turun ke nomor empat. Dari 190 pelanggaran yang dicatat Wahid Foundation, 10 terjadi di kota pelajar itu.

Dilansir dari CNNIndonesia, Wahid Foundation selaku periset merupakan lembaga dengan misi membangun demokrasi, multikulturalisme, dan toleransi di kalangan muslim Indonesia dan dunia seperti cita-cita Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Wahid Foundation selaku periset merupakan lembaga dengan misi membangun demokrasi, multikulturalisme, dan toleransi di kalangan muslim Indonesia dan dunia seperti cita-cita Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

“Di Yogya ada pergulatan politik yang dibungkus isu agama. Ada pihak-pihak yang menggunakan simbol-simbol agama dan beraliansi dengan kelompok garis keras,” kata Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid.

Peristiwa Intoleransi sepanjang tahun 2016 :

Februari 2016, pesantren waria Al-Fatah di Bantul yang berdiri sejak 2008 ditutup setelah diancam akan disegel oleh ormas. Camat setempat beralasan, pesantren itu tak mengantongi izin dan bertentangan dengan nilai Islam.

Awal April 2016, Acara Lady Fast yang digagas komunitas perempuan Kolektif Betina dan berlangsung di bengkel seni SURVIVE!garage di Bantul diserang ormas dengan alasan kegiatan tersebut tak berizin.

Sejumlah perempuan yang mengikuti acara itu membawa anak-anak mereka. Alhasil anak-anak itu ketakutan dan dievakuasi keluar ruangan.

“Alasannya maksiat, ada cewek-cewek bertato, pakai rok mini, musik berisik. Jadi ada milisi sipil datang. Awalnya warga biasa saja –tentu ada yang senang, ada yang enggak senang, tapi enggak lebay. Tapi warga kemudian digunakan untuk menjustifikasi penyerangan itu beralasan,” ujar Naomi.

Lady Fast berisi acara diksusi dan seminar mengenai isu perempuan dan gender, pameran karya seni, yang dilanjutkan dengan hiburan musik pada malam hari.

Mei 2016, peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia dan pemutaran film “Pulau Buru Tanah Air Beta” di kantor Aliansi Jurnalis Independen, Umbulharjo, dibubarkan polisi dengan alasan belum mengantongi izin dan materi berpotensi memicu konflik.

Kasus-kasus intoleransi di Yogya itu baru sebagian. Sepanjang 2011 sampai 2015 saja, berdasarkan catatan Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, terjadi 13 pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di kota pelajar itu. Mayoritas melibatkan ormas.

Jika hal tersebut tidak direspons aparat, kata peneliti Wahid Foundation Alamsyah M Djafar, maka kasus serupa tak akan berhenti dan akan terus berkembang.

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan, ormas tak berwenang membubarkan berbagai acara karena itu kewenangan dan tanggung jawab polisi.

“Pengamanan dan penegakan hukum itu tugas Kepolisian. Ormas membantu sebatas memberikan informasi. Kami sudah sering rapat koordinasi terpadu,” kata Kepala Bidang Humas Polda DIY AKBP Any Pudjiastuti.

Seorang peneliti di Yogya yang tak mau namanya disebutkan mengatakan, watak masyarakat Yogya kini tak lagi sama seperti dulu, termasuk dalam menerima pendatang atau mahasiswa.

Jika dulu mahasiswa indekos dianggap keluarga sendiri oleh induk semangnya, kini sistem indekos lebih berorientasi komersial. Anak kos kerap tinggal terpisah dengan induk semang karena kosan dibangun khusus sebagai investasi, sedangkan pemiliknya tinggal di tempat lain, bahkan kota lain.

Pun jika anak kos tinggal seatap dengan induk semang, pemilik kos kerap menetapkan syarat terkait anak kos tipe apa yang bisa menghuni rumahnya. Hal inilah yang beberapa tahun terakhir menyulitkan banyak mahasiswa Papua mencari kos di Yogya.

Stereotip orang Papua sulit dihapus. Mereka dianggap sebagian warga Yogya suka mabuk, tukang bikin rusuh, berbahaya. Belum lagi tradisi mengunyah sirih yang membuat tembok rumah jadi merah jika diludahkan sembarangan –salah satu alasan pemilik kos tak mau menerima mahasiswa Papua.

“Kira-kira tujuh-delapan tahun terakhir, orang Papua –bahkan bukan cuma Papua– yang mencari kos kerap ditolak dengan alasan ini itu. Di depan rumah tertulis ‘Hanya menerima muslim’ atau ‘Kos muslim’. Ada perubahan pada masyarakat Yogya. Padahal dulu Sultan bilang, silakan anak-anak dari seluruh daerah di Indonesia datang ke sini untuk sekolah, dan orang-orang Yogya sangat terbuka sampai sekian puluh tahun.”

Bahkan sekadar muslim tak menjamin kos dapat diperoleh dengan mudah, sebab warna kulit ikut menentukan. Celakanya, kata dia, orang Papua punya kerugian berganda. Sudah beda agama, beda pula warna kulit.

Antropolog dan aktivis protoleransi di Yogya, Sigit Budhi Setiawan, secara terpisah menceritakan pengalaman nahas mahasiswa Papua. “Ada teman, namanya Parto, muslim. Sewaktu menelepon kos tertentu, ibu kos mengatakan masih ada kamar kosong. Tapi begitu ia mendatangi kosan dan terlihat orang Papua, dia ditolak meski muslim.”

Pada banyak kesempatan, ujar peneliti yang enggan disebut namanya, orang Papua langsung ditolak indekos bahkan sebelum ia sempat berbicara dengan pemilik rumah.

“Kasihan sekali. Dia belum lagi ngobrol, masih di depan pagar mau masuk kosan, sudah dibilang kos penuh. Jika bukan orang Papua tapi nonmuslim, setidaknya masih punya kesempatan ngobrol dengan ibu kos.”

Oleh sebab itu ia mengkritik seruan sejumlah pihak agar mahasiswa Papua berbaur. “Bagaimana mau berbaur, cari kos saja susah.”

“Kalau dapat kosan atau kontrakan, hebat. Kosan yang menerima mahasiswa Papua biasanya pemilik rumahnya tak tinggal di situ. Kalaupun induk semang tinggal di situ, dia sudah paham betul dengan tabiat orang Papua,” kata Tri Agus Susanto, dosen Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa AMPD, pada waktu berbeda.

Saking sulit mencari kos untuk mahasiswa Papua, AMPD sampai turun tangan membantu mencarikan kontrakan tiap tahun ajaran baru. Di kampus itu, 40 persen mahasiswanya berasal dari timur Indonesia, terutama Papua dan Nusa Tenggara Timur.

“Kebetulan beberapa dosen tinggal di sekitar kampus. Jadi kalau ada orang Papua kesulitan mencari kos, kami akan mencarikan sekaligus menjamin. Jadi kalau ada apa-apa dengan mereka, kami ikut bertanggung jawab,” ujar Agus.

Perlakuan diskriminatif dan deretan kasus intoleransi membuat penandatanganan nota kesepahaman penghentian kekerasan dalam menangani konflik sosial antara elemen-elemen masyarakat dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Markas Kepolisian DIY pada 2013, menjadi kurang berarti.

Ucapan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, sehari usai pembubaran Hari Kebebasan Pers Sedunia di Kantor AJI merefleksikan sulitnya dialog terbuka antarpihak berbeda pendapat digelar di Yogya.

Sumber : CNNIndonesia

jogupcom on Instagramjogupcom on Tumblr
jogupcom
Adminnya JogjaUpdate

jogupcom

Adminnya JogjaUpdate

You May Also Like