Celah Pelanggaran di Perda Pondokan

 

kostdankontrakan

Yogyakarta (28/01/15), Perkembangan tingkat hunian sementara atau pondokan, atau yang populer disebut rumah kost di Jogja semakin pesat. Seiring bertambah banyaknya jumlah pelajar di kota yang terkenal dengan predikat kota pendidikannya ini.

Pengusaha pondokan di Kab. Sleman dan Kota Yogya disinyalir masih banyak yang belum memiliki izin pengadaan usaha pondokan. Padahal perda tentang pondokoan sudah ada sejak tahun 2003 silam. Meskipun dalam perkembangannya sekarang ini sudah banyak yang kurang relevan, akibat perkembangan dan pembangunan Jogja yang luar biasa pesat.

Dilansir dari harian radarjogja, Perda Nomor 4/2003 tentang Pondokan banyak terjadi pelanggaran karena banyaknya celah bisa dimanfaatkan oleh pemilik rumah kost. Hal ini juga dibenarkan oleh Totok Suryonoto Kepala Bidang Pengendalian dan Operasi Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jogja.

Selama ini izin pondokan diserahkan ke camat, jika terjadi pelanggaran maka camat-lah yang mempunyai kewenangan untuk mencabut izinnya. Dinas perizinan tidak bisa berbuat banyak, kecuali ada pelanggaran hukum. Maka Dinas perizinan turun tangan langsung.

Untuk mengadakan usaha pondokan di Sleman khususnya harus mempunyai Izin Pemanfaatan Tanah (IPT), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan (HO), dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Yang terjadi saat ini adalah banyak pengusaha yang tidak mematuhinya. Sehingga muncul usulan untuk memperbaiki perda lama.

jogupcom on Instagramjogupcom on Tumblr
jogupcom
Adminnya JogjaUpdate

jogupcom

Adminnya JogjaUpdate

You May Also Like