Kemenhub Tetap Tutup Perlintasan Kereta Api Sebidang Janti

JogjaUpdate.com (17/11/17), Seperti dilaporkan sebelumnya, dilakukan uji coba penutupan perlintasan kereta api sebidang Janti. Walaupun baru uji coba, namun penutupan ini mendapatkan tentangan dari warga masyarakt sekitar. Setelah mendapatkan tentangan, Pemerintah Pusat tetap ingin menutup.

Menurut yang dimuat Jogja.Tribunnews.com (17/11/17), keinginan untuk tetap menutup perlintasan kereta api sebidang Janti ini disampaikan oleh Direktur Keselamatan Perkeretaapian Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, Edi Nursalam di Kantor Gubernur, Komplek Kepatihan.

Edi Nursalam datang ke Kantor Gubernur DIY dalam rangka membahas penutupan perlintasan kereta api sebidang di DIY. Sebelumnya, Pemda DIY mengirimkan surat kepada Kementerian Perhubungan terkait penutupan ini. Karena penutupan perlintasan ini menimbulkan polemik di masyarakat.

Hasil dari pertemuan, Edi Nursalam mengungkapkan bahwa Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mendukung perlintasan kereta api sebidang Janti.

“Tadi kita surprise sekali, sebenarnya beliau (Sultan) sangat mendukung. Undang-Undang mengatakan demikian, beliau juga tidak ingin melanggar undang-undang, dan beliau menginginkan masyarakat disiplin kan sudah ada jalan alternatif berupa fly over yang disediakan pemerintah,” kata Edi Nursalam.

Edi Nursalam juga mengungkapkan Gubernur meminta Pemda DIY dilibatkan dan dampak-dampak yang ada diminta untuk disosialisasikan. “Beliau minta kalau bisa Pemda dilibatkan sejak awal, mungkin ini kesalahan kami. Kami hanya melibatkan Dishub, mestinya seluruh mulai dari Sekda, itu kelemahan kami,” kata Edi.

Ia memastikan perlintasan kereta api sebidang Janti akan tetap ditutup bagi kendaraan bermotor. Namun masih memberikan akses bagi pejalan kaki dan sepeda seperti saat uji coba. Opsi untuk membangun jalur alternatif seperti underpass tidak akan dilakukan, mengingat pembangunan fly over untuk menggantikan perlintasan sebidang.

“Ya (fix ditutup), soalnya konsekuensi kita menyediakan jalan sepeda motor itu konsekuensi besar sekali. Dishub akan menjaga menurunkan petugas apalagi jalan nasional, dari sisi pendanaan akan jadi temuan. Pemda harus membangun underpass padahal menurut beliau (Sultan) Pemerintah tidak perlu investasi di sana, itu sudah ratusan miliar membangun fly over,” katanya.

Sultan pernah mengutarakan diskresi, namun Edi Nursalam hal tersebut tidak dibicarakan dalam pertemuan. “Diskresi itu kewenangan untuk melanggar undang undang, itu berat, itu gak bisa, siapa yang memberikan gak ada. Tapi tadi kita gak pernah membicarakan dengan beliau,” katanya.

Edi Nursalam juga mengungkapkan pihak PT KAI akan memberikan CSR kepada masyarakat di sekitar perlintasan yang terkena dampak penutupan. Namun CSR ini belum diketau bakal dalam bentuk seperti apa.

Agung Pratnyawan on FlickrAgung Pratnyawan on GoogleAgung Pratnyawan on InstagramAgung Pratnyawan on Twitter
Agung Pratnyawan
Content Writer
Freelance Content Writer and Web Developer

Agung Pratnyawan

Freelance Content Writer and Web Developer

You May Also Like